Israel/Palestina: Tahanan Palestina melakukan mogok makan massal

Shahar Ben-Horin, Ma’avak Sotzialisti / al-Nidal al-Ishtiraki (Gerakan Perjuangan Sosialis, CWI Israel-Palestina)

“Mogok untuk Kebebasan dan Martabat” adalah nama yang diberikan atas mogok makan massal dari ratusan tahanan Palestina di penjara Israel, yang bermula sejak Hari Tahanan Palestina, pada 17 April. Para tahanan menuntut untuk mengakhiri diskriminasi atas dasar kebangsaan di dalam penjara dan penahanan sewenang-wenang tanpa dasar tuduhan atau pengadilan (‘penangkapan administratif’). Antara lain, para tahanan memprotes atas kelalaian medis, kurungan terisolasi, pelanggaran hak menjenguk, pelarangan panggilan telepon dan penolakan hak studi akademis.

Setiap minggunya didapati ada lusinan penggerebekan oleh militer pada perumahan penduduk di seluruh Tepi Barat. Penduduk digiring dari tempat tidurnya pada tengah malam secara rutin. Menurut data Layanan Penjara Israel (LPI), pada akhir April lebih dari 6.100 tahanan Palestina diklasifikasikan sebagai ‘tahanan keamanan’, termasuk 500an tahanan administratif, ditahan di penjara Israeli. Tiga ratus tahanan merupakan anak di bawah umur, menurut asosiasi hak-hak tahanan Palestina A-Damir (‘Suara Hati’). Di samping Tahanan Keamanan yang ditawan LPI, ratusan warga Palestina lainnya ditahan setelah dikriminalisasi oleh otoritas pendudukan sebagai ‘penghuni ilegal’, umumnya setelah mencari pekerjaan di Israel, dan lusinan warga Palestina lainnya ditahan di fasilitas militer dan kepolisian sebelum dipindahkan ke dalam tangan LPI.

Dalam pernyataan khusus yang dikeluarkan sebelum Hari Tahanan atas nama Komite Urusan Tahanan Palestina, Asosiasi Tahanan Palestina dan Biro Pusat Statistik Palestina, tercatat bahwa semenjak 1948, sekitar sejuta warga Palestina telah ditahan dalam fasilitas penahanan Israel. Sejak Oktober 2015, pada permulaan ‘erupsi’ protes dan meningkatnya kekerasan, sejumlah 10.000an warga Palestina telah ditahan oleh Israel, sekitar sepertiga darinya merupakan remaja di bawah 18 tahun.

Diskriminasi dalam kondisi penahanan

Rezim propaganda Israel, yang dibantu oleh media terdaftar yang ‘baik hati’, berusaha secara sistematis mencap semua ‘tahanan keamanan’ Palestina sebagai pembunuh. Bahkan apabila hal ini benar, yang nyatanya tidak, kriminal pembunuh mendapatkan kondisi penahanan yang jauh lebih baik. Namun, hasutan propaganda ini dimaksudkan untuk membungkam kritikan publik dan meruntuhkan diskusi mengenai realitas pendudukan Israel. Banyak dari para tahanan dipenjarakan atas dasar fakta keterlibatan mereka dalam perjuangan politis menentang pendudukan dan penindasan bangsa Palestina.

Dalam konteks ini, Negara Israel tidak membedakan antara mereka yang dipenjara setelah ikut serta dalam demonstrasi atau aktivitas militer menentang pasukan pendudukan militer di wilayah pada 1967, dengan mereka yang dihukum karena membunuh warga sipil tak bersalah atas motif yang berkaitan dengan konflik nasional. Bagaimanapun, para ‘tahanan keamanan’ Palestina, baik itu warga Israel atau penduduk Yerusalem Timur, Tepi Barat dan Jalur Gaza sangat didiskriminasi dalam prosedur legal dan kondisi penahanan.

Ami Popper, ‘tahanan keamanan’ berbangsa Yahudi, yang membantai tujuh pekerja Palestina atas landasan nasionalis, berhak mendapat libur dari penjara, panggilan telepon dengan kerabat secara reguler dan bahkan sebuah tempat bekerja di luar penjara. Namun, ‘tahanan keamanan’ berbangsa Palestina tidak menerima hak-hak demikian. Sejak 2011, mereka telah kehilangan hak untuk belajar di Universitas Terbuka, karena mereka bukan berbangsa Yahudi, dan hal itu menjadi tindakan mengolok berbentuk hukuman kolektif pada bangsa Palestina yang dilaksanakan dengan dalih sebagai sarana untuk menekan Hamas agar membebaskan tentara Israel, Gilad Shalit. Kebijakan ini tetap bertahan bahkan setelah didapatkan kesepakatan pertukaran tahanan yang dilakukan pada tahun itu juga.

Tuntutan utama para tahanan adalah untuk pemasangan telepon umum di dalam sayap penjara mereka agar dapat melakukan panggilan dengan kerabat mereka. Bukan saja hanya fasilitas begitu ada di sayap penjara kriminal, tapi juga pada tahanan keamanan Yahudi yang paling top, Yigal Amir (yang membunuh Rabin perdana menteri Israel pada 1995), diperbolehkan melakukan panggilan telepon dengan keluarganya. Warga Palestina dilarang melakukan hal itu. Para tahanan bergantung pada penyelundupan telepon seluler. Atas dugaan membantu penyelundupan, mantan anggota parlemen / Knesset berbangsa Palestina, Bassel Ghattas (partai Aliansi Nasional Demokratis) dijatuhi hukuman dua tahun penjara pada awal tahun ini.

Mogok makan mengancam Penguasa

Selama separuh abad pendudukan di wilayah Tepi Barat, Yerusalem Timur dan Jalur Gaza, tahanan Palestina berhasil memperbaiki kondisi penahanan mereka melalui mogok makan secara kolektif dan individu, dan memerolehi pengakuan dari pihak berwenang penjara atas perwakilan terpilih mereka. Aksi baru-baru ini merupakan mogok makan terbesar sejak 2012, ketika sekitar 1.500 tahanan melakukan mogok makan sampai hampir sebulan dan mencapai beberapa perbaikan kondisi, termasuk perpanjangan sebagian dari kunjungan keluarga dari Jalur Gaza. Serentetan mogok makan oleh tahanan administratif berhasil memenangkan pembebasan tahanan tanpa dakwaan, yang jelas membuktikan klaim bahwa mereka ditahan secara sewenang-wenang dan membantah klaim dugaan bahwa mereka berbahaya.

Pada 2014, mogok makan yang diperpanjang, yang pada titik ini melibatkan sekitar 250 tahanan administratif, diisolasi dan akhirnya runtuh dengan latar belakang serangan militer di Tepi Barat (operasi Shuvu Ahim – ‘Ayo Kembali Saudara’) dan penahanan massal menyertainya. Tetapi Penguasa Israel tetap melihat mogok makan oleh tahanan Palestina sebagai sebuah ancaman. Selain kritik international terhadap Israel, mogok makan mampu menyulut konfrontasi militer – sayap militer Hamas, Brigade Izz al-Din al-Qassam, telah mengancam untuk melakukan tindakan apabila tuntutan para tahanan tidak dipenuhi – dan juga jauh lebih signifikan adanya demonstrasi massa di lapangan, apalagi dengan nyawa para tahanan dan pimpinan mogok menjadi terancam.

Undang-undang pemaksaan-makan yang disetujui oleh Knesset pada 2015 dirancang untuk menolong negara menaklukkan mogok makan dengan mengembalikan praktik penyiksaan de facto yang dilakukan di Israel di masa silam, dan ironisnya telah menyebabkan satu-satunya sebab kematian dari pemogok makan, sejauh ini.

Asosiasi Medis Israel (serikat pekerja para dokter), sebagai bagian dari kebijakan Asosiasi Medis Dunia, mengeluarkan kritikan lantang terhadap undang-undang dan mengarahkan para dokter agar tidak bekerja sama mengikutinya. Para dokter di rumah-rumah sakit di Ashkelon dan Birsheba, contohnya, pada 2015 menolak untuk menyuap-paksa tahanan administratif Muhammad `Allan, dan tahun lalu, para dokter di rumah sakit di `Afula juga menolak untuk menyuap-paksa seorang wartawan Muhammad al-Qiq, yang juga ditahan sebagai tahanan administratif. Ketiadaan dokter kaki-tangan yang bersetuju untuk menghentikan mogok makan ini sekarang mengharuskan bawahan Netanyahu memikirkan untuk mendatangkan dokter dari luar negeri untuk melakukannya. Pada saat yang sama, Menteri Kesehatan mengarahkan manajer rumah sakit untuk menyiapkan kemungkinan untuk menyuap-paksa, dan juga, LPI, MDA (layanan medis darurat) dan militer tengah menyiapkan untuk mendirikan klinik tersebut dalam penjara.

LPI mengklaim bahwa jumlah pemogok makan telah merosot ke 850 orang dalam dua minggu pertama pemogokan, tetapi organisasi hak asasi tahanan memperkirakan bahwa jumlahnya sebenarnya bertambah hingga 1.500. Bagaimanapun, pihak berwenang penjara tidak menyembunyikan kekhawatiran mereka akan berkembangnya mogok ini, terutamanya jika gerakan solidaritas berpacu bersamanya. Sejauh ini, kebanyakan pemogok makan ini diidentifikasikan dengan Fatah. Sekitar 3.000 tahanan mendukung Fatah, dan meskipun ada perpecahan politis diantara mereka, terdapat kemungkinan bahwa banyak dari mereka akan diyakinkan untuk menyertai protes nantinya. Selain itu, ratusan tahanan lainnya diidentifikasikan dengan Hamas dan FRPP (Front Rakyat untuk Pembebasan Palestina) turut ikut serta, dan mogok makan akan mungkin meluas di antara para pendukung dari gerakan-gerakan politik ini juga. Pada 4 Mei, sejumlah tahanan yang pernah menjabat sebagai komandan senior di dalam milisi Hamas ikut serta, dan selain itu sekretaris-jenderal FRPP, Ahmad Sa`adat, juag ikut serta mogok makan ini.

“Israel mengubah hak asasi menjadi privilese”

Pimpinan terkemuka dari mogok ini adalah Marwan Barghouti, satu dari 13 anggota Majelis Legislatif Palestina yang ditahan oleh Israel, dan merupakan pimpinan Palestina paling populer sekarang ini, yang kadang dijuluki sebagai ‘Nelson Mandela Palestina’. Dalam semua jajak pendapat, dia secara konsisten tampil sebagai kandidat yang mampu menarik paling banyak dukungan jika di kemudian hari dia maju – sebagaimana dia rencanakan – untuk kepresidenan Otoritas Warga Palestina.

Dalam sebauh artikel dia berhasil mengangkatnya dalam New York Times pada permulaan mogok, Barghouti menulis bahwa Negara Israel telah “mengubah hak asasi yang seharusnya dijamin di bawah hukum internasional – termasuk beberapa yang pernah dimenangkan dengan susah payah melalui mogok makan sebelumnya – menjadi privilese (hak istimewa) dari layanan penjara untuk menentukan kami berhak mendapatkan atau tidak.” Dia menambahkan bahwa “Israel telah mendirikan rezim legal ganda, sebuah bentuk dari hukum apartheid (diskriminasi ras / kebangsaan) yang memberikan sejenis impunitas (kebal hukum) bagi bangsa Israel yang melakukan tindak kriminal terhadap bangsa Palestina, sembari mengkriminalisasi keberadaan bangsa Palestina dan perlawanannya. Pengadilan Israel merupakan sandiwara keadilan, alat pendudukan kolonial dan kemiliteran yang jelas”. Ia simpulkan, “Hanya pengakhiran pendudukan ini lah yang akan mengakhiri ketidakadilan ini dan menandai lahirnya perdamaian”.

Barghouti, yang merupakan satu dari kepimpinan milisi yang berkaitan dengan Fatah – Brigade Tanzim dan Syuhada Al Aqsa – selamat dari percobaan pembunuhan pada 2001 (“target pencegahan”) oleh mliter Israel. Dia ditangkap kemudian saat penggrebekan militer di Ramallah pada tahun berikutnya dan dihukum di pengadilan sipil untuk bertanggungjawab bagi menyetujui tindakan teroris terhadap warga sipil di dua sisi dari Garis Hijau, yang mana lima orang terbunuh. Barghouti membantah sangkaan itu, memberikan pembelaan legal sebagai bentuk protes terhadap pengadilan dan mengklaim dirinya menentang melukai warga biasa.

Perlu ditekankan bahwa sosialis kiri menentang penggunaan metode teroris dalam perjuangannya. Sebagaimana bertentangan dengan propaganda penguasa Israel, tidak semua yang bertaruh pada perjuangan bersenjata untuk melawan pendudukan adalah teroris. Milisi Fatah, contohnya, telah menjalankan tindakan militer melawan pendudukan militer. Meskipun demikian, mereka tidak menahan diri dalam tahun-tahun sebelumnya membunuh warga sipil – di mana, faktanya, sama sekali tidak melukai rezim pendudukan sedikitpun dan bahkan bermain secara politis di dalam genggaman lawan, dengan lebih banyak serangan brutal terhadap warga sipil Palestina. Memang masuk akal untuk menganggap bahwa sebagai seorang komandan milisi, Barghouti juga patut bertanggungjawab atas pembunuhan warga sipil. Namun bagaimana dengan mantan Perdana Menteri Israel Menahem Begin, sebagai komandan Irgun, secara langsung bertanggungjawab, dalam banyak hal, serangan teroris masal pada Hotel King David pada 1946, di mana 91 warga Inggris, Arab dan Yahudi terbunuh? Dan bukankah Perdana Menteri Israeli sekarang Netanyahu bertanggungjawab telah menerbitkan arahan tindakan, seperti pengeboman wilayah padat penduduk di Jalur Gaza, di mana banyak warga sipil berbangsa Palestina mati? Dalam perang 2014 saja, jumlah warga Palestina yang terbunuh ada dua kali lebih banyak ketimbang warga Israel yang terbunuh dalam sepanjang tahun intifada ke dua.

Popularitas Barghouti merupakan penyebab kekhawatiran penguasa Israel. Ketika Presiden Otoritas Palestina – Abbas buru-buru memberi pujian pada Trump dan menemuinya pada 3 Mei, dan melanjutkan untuk mengusahakan menjaga penuh kesepakatannya dengan rezim pendudukan, pendirian Barghouti sesuai dengan kemarahan publik terhadap presiden Palestina yang menghampiri ujung jalan. Sebagaimana dia jelaskan dalam sebuah artikel yang dibocorkannya kepada harian Palestina al-Quds tahun lalu, Barghouti menyerang pemerintahan otoriter Abbas, menerangkan bahwa negosiasi dengan Israel dan kampanye diplomatis Otoritas Palestina pada tingkat internasional telah gagal, dan menuntut agar Otoritas Palestina menghentikan “koordinasi keamanan”. Tahun-tahun belakangan ini dia menyerukan untuk intifada baru rakyat. Tantangannya pada kepimpianan Abbas juga merupakan alasan kenapa, meskipun mendapat suara terbanyak pada bulan Desember dalam pemilu Komite Pusat Fatah, Abbas menolak menunjuknya untuk posisi wakil ketua dari gerakan Fatah. Abbas memberikan dukungan basa-basi atas mogok makan, namun tidak memiliki kepentingan apapun dengan pemogokan ini. Dia tidak menginginkan Barghouti mendapat keuntungan politis dari mogok makan atau perkembangan gerakan protes rakyat di sekitarnya – pada saat dia memercayai Trump dan ingin menunjukkan dirinya memegang kendali pada basis kantong-kantong Otoritas Palestina.

Barghouti dipindahkan ke ruang isolasi pada awal pemogokan. LPI, menggunakan video kamera pengawas rahasia, mengklaim bahwa Barghouti telah makan pada dua kali kesempatan sejak awal dari mogok makan. Pada 2004, selama mogok makan yang lain yang melibatkan sekitar 2.200 tahanan, di mana Barghouti merupakan salah satu pimpinannya, LPI juga mengklaim Barghouti secara diam-diam merekamnya tengah makan di dalam ruang isolasi. Klaim-klaim begini ditolak dengan amarah oleh pengampanye bagi tahanan Palestina, yang menyatakan bahwa LPI sengaja menyebar propaganda hitam dengan menggunakan rekaman video lama yang diambil ketika tidak ada mogok makan berlangsung dan wajah dari orang yang sedang makan pada rekaman terakhir sangat tidak jelas.

Jika Barghouti dievakuasi untuk penanganan medis atau penyuapan-paksa, atau jika nyawanya terancam, meningkatnya protes solidaritas di luar penjara bisa diperkirakan. Hal ini tak terbayangkan bila salah seorang pemogok makan – dan tentunya salah seorang pimpinan mogok makan – berkorban nyawa pada minggu-minggu berikutnya, hal ini akan memicu timbulnya protes massal serupa dengan tanggapan atas kematian dari pemogok makan di Irlandia Utara pada 1981, dipimpin oleh tahanan dari republikan, Bobby Sands, yang terpilih masuk Westminster selama protesnya. Dewasa ini mogok makan sudah bertindak sebagai faktor penggerak dan penyatu bagi lapisan signifikan di antara rakyat Palestina, pada kedua sisi Garis Hijau.

Protest solidaritas

Ribuan ikut ambil bagian dalam protes unjuk rasa pada Hari Tahanan sepanjang Tepi Barat, terutamanya di Ramallah, Hebron dan Bethlehem. Di perkotaan dan perdesaan, tenda-tenda protes solidaritas didirikan untuk bersolidaritas dengan mogok makan tersebut. Pada 27 April, sebuah protes yang menutup pelayanan publik dan bisnis-bisnis kecil diselenggarakan di wilayah Otoritas Palestina dan Yerusalem Timur. Hari berikutnya terdapat demonstrasi dan konfrontasi dengan militer dan Polisi Perbatasan pada setidaknya 15 lokasi di Tepi Barat sebagai bagian dari seruan ‘Hari Kemarahan’ oleh Fatah.

Protes di Tepi Barat menghadapi represi militer, yang mana dapat memburuk kemudian. Selama dua minggu pertama mogok makan, jumlah terbanyak warga Palestina yang dicederai oleh pasukan Israel di Tepi Barat dicatatkan sejak permulaan 2017, dengan 191 korban luka-luka, termasuk 45 anak di bawah umur (data OCHA). Mayoritas dari mereka terluka ketika melakukan protes solidaritas dengan pemogokan makan, dan sekitar sepersepuluhnya terlukai peluru hidup.

Dalam Garis Hijau juga, sejumlah protes jaga-jaga diorganisir secara lokal dan tenda solidaritas didirikan di Umm al-Fahm. Demonstrasi solidaritas juga telah diselenggarakan di beberapa negara lainnya di dunia, dan Konfederasi Serikat Buruh Internasional (ITUC), di mana Histadrut (organisasi serikat buruh Israel) tergabung, mempublikasi pernyataan solidaritas.

Seperti biasanya, pemerintahan Israel dan para petinggi LPI menyatakan bahwa mereka katanya tidak tergerak oleh protes dan tidak memiliki niat untuk bernegosiasi dengan para tahanan. Dalam sejumlah kasus di tahun kebelakangan ini, negara ini, di bawah pemerintahan Netanyahu, bersedia untuk mendorong para tahanan pemogok makan hingga mendekati ujung hayat mereka sebelum mencapai kesepakatan. Sementara itu, LPI mengusahakan untuk menghukum para tahanan menggunakan tekanan psikologi, isolasi, pemindahan antar kurungan, penyitaan pakaian dan perlengkapan pribadi, dan bahkan penyitaan garam yang digunakan para pemogok untuk menjaga kodisi fisik selama mogok makan ini.

Menurut laporan, negosiasi antara para tahanan dan LPI, meskipun demikian, mengambil waktu selama berminggu-minggu pemogokan, dan jika pemogokan meruncing, mereka akan memperbaruinya. Ini berkemungkinan bahwa pemerintahan Netanyahu berkehendak untuk mencoba kali ini mendorong lebih jauh untuk menunjukkan keteguhan mereka melawan tuntutan para tahanan, namun dengan ini mereka bermain api dan mungkin akan kehilangan kendali mengikuti perkembangan yang ada.

Aksi protes lain, dari warga Palestina dan Israel, yang mendukung mogok makan, mewakili potensi ancaman serius bagi pemerintahan fanatis sayap-kanan Netanyahu. Demonstran Israel musti bahu-membahu bersama demonstran Palestina. Dan Asosiasi Medis Israel, pada isu ini, merupakan contoh bagi serikat pekerja lainnya: adalah penting untuk memberontak undang-undang kejam dan serangan dari pemerintahan sayap-kanan. Protes menentang penyuapan-paksa, diskriminasi dalam kondisi penjara dan penangkapan administratif pasti membantu untuk membangun gerakan lebih kuat terhadap pendudukan dan perpanjangan konflik nasional, melawan perang terhadap para pekerja dan miskin-papa, dan menegakkan perdamaian, kesetaraan dan perubahan sosialis.

Gerakan Perjuangan Sosialis menyatakan:

  • Mendukung protes solidaritas dengan pemogokan makan para tahanan. SB Histadrut harus mendukung pernyataan solidaritas ITUC, sebagai anggotanya.
  • Tolak penyiksaan para pemogok makan – hentikan penyuapan-paksa! Cabut Undang-Undang Penyuapan-Paksa. Organisasi pekerja harus mendukung Asosiasi Medis Israel menentang penyuapan paksa.
  • Hentikan diskriminasi berdasarkan kebangsaan dalam kondisi penahanan! Ya untuk mendukung tuntutan dasar para tahanan untuk memperbaiki kondisi mereka, termasuk hak melakukan penggilan telepon.
  • Hentikan penangkapan administratif! Hentikan penangkapan sewenang-wenang dan penahanan tanpa peradilan. Lindungi hak setiap tahanan: untuk mengetahui tuduhan terhadap mereka, untuk diwakili oleh pengacara dan mendapat peradilan yang adil.
  • Tarik keluar militer dari wilayah! Hapuskan pengadilan militer di Tepi Barat dan akhiri pendudukan wilayah Palestina dan pemukiman.
  • Bebaskan semua tahanan politik Palestina. Jalankan peradilan yang adil, melalui prosedur yang ditunjuk, di bawah pengawasan organisasi pekerja dan organisasi HAM independen, dari kedua sisi konflik, bagi warga Israel dan Palestina yang dicurigai bertanggungjawab atas kekejaman yang berkaitan dengan konflik.
  • Menuntut pendirian negara Palestina yang merdeka, demokratis dan sosialis beserta negara Israel yang demokratis dan sosialis, sebagai bagian dari perjuangan menuju Timur Tengah yang sosialis dan kedamaian regional.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: