Indonesia: 50 Tahun Setelah Pembantaian Anti Komunis

Vincent Kolo, chinaworker.info

Partai Komunis terbesar ketiga di dunia dilumat habis dalam kudeta militer yang didukung AS. Tindakan keras militer terhadap Partai Komunis Indonesia (PKI) yang dimulai pada Oktober 1965 dan berlanjut sampai tahun-tahun berikutnya, merupakan salah satu pembantaian paling berdarah pada abad ke-20. Bahkan CIA, yang bersekongkol dengan jendral-jendral sayap-kanan Indonesia dalam mengatur kekejaman ini, kemudian membandingkan pembantaian tersebut dengan kejahatan Nazi maupun teror Stalin.

Kekuatan imperialis ketakutan akan kehilangan Indonesia, yang dipimpin oleh seorang presiden populis – Sukarno – yang didukung oleh PKI, dari cengkeraman kapitalis pro ‘Barat’. Sebuah memorandum CIA tahun 1962 menunjukkan bahwa presiden AS John F. Kennedy dan Perdana Menteri Inggris Harold Macmillan menyetujui untuk “melikuidasi Presiden Sukarno, tergantung dengan situasi dan peluang-peluang yang ada.”

Pembantaian Rasis

CIA dan Kedutaan AS di Jakarta menyerahkan daftar dengan ribuan nama dari para ‘tersangka komunis’ kepada tentara, didukung milisi kuasi-religius, untuk mengepung dan mengeksekusi. Pelakunya ialah Inggris, kali ini di bawah pemerintahan partai Buruh Harold Wilson, yang mendorong tentara Indonesia untuk menjalankan kampanye teror anti-Cina. Hal ini berdasarkan pengalaman administrasi kolonial Inggris dalam menghadapi ‘pemberontakan’ komunis (PKM) di Malaya. “Satu dari hal-hal yang paling berhasil dilakukan seperti kehendak Barat atas politikus non-komunis di Indonesia adalah untuk mentransfer keseluruhan gagasan komunisme ke atas minoritas Cina di Indonesia dan mengemasnya dengan label etnis,” kata Roland Challis, seorang koresponden BBC pada waktu itu.

Kapitalisme AS dan Inggris tidak ragu-ragu dalam menggelembungkan pengotak-kotakan ras dan agama untuk kelangsungan tujuan ekonomi dan militer mereka. Ini merupakan pola yang dapat kita lihat diberlakukan berkali-kali belakangan ini di Timur Tengah.

Pembantaian di Indonesia berlangsung dengan skala hampir seperti industri mayat, dengan perkiraan umum sekitar 500.000 jiwa terkorban . Sungai dan saluran air mampet akibat ratusan jasad dibuang di sana setiap malam. Berdasarkan filem dokumenter ‘The Act of Killing’ yang dirilis pada tahun 2012, jumlah kematian mencapai angka satu juta jiwa. Dua pertiga dari korban merupakan etnis Cina. Rezim militer berikutnya melarang penggunaan aksara Cina dan menutup sekolah-sekolah Cina.

Peristiwa ini menandai permulaan berakhirnya kepimpinan Sukarno, yang memerintah dengan menyeimbangkan gaya ‘Bonapartist’ antara PKI di kirinya dan tentara bersama kelompok feodal-Islamis di kanannya. Keberadaan PKI dilarang dan sekitar sejuta orang dipenjara tanpa melalui mekanisme peradilan. Departemen Luar Negeri AS mengeluarkan kabar gembira bahwa jumlah komunis di seluruh dunia pada negara-negara blok non-Timur berkurang tajam hingga 42 persen dalam setahun. Sukarno akan tetap di jabatannya hanya sebagai tokoh junta militer, hingga pada tahun berikutnya turut memukulnya keluar dari tampuk kepresidenan. Hal ini mengantar kepada kekuasaan kediktatoran selama 32-tahun oleh Jendral Suharto.

Rezim brutal Suharto merupakan satu rantai kediktatoran militer yang disponsori AS –termasuk rezim Park Chung Hee di Korea Selatan dan Chiang Kai-shek di Taiwan – yang didesain untuk menghalangi gulungan gelombang revolusioner melintasi Asia. Setelah kudeta Indonesia, Perdana Menteri Australia Harold Holt mengatakan bahwa, “dengan 500.000 hingga 1.000.000 simpatisan Komunis terlempar keluar, Saya pikir dengan ini aman untuk berasumsi bahwa reorientasi telah berlangsung.”

indo_communist_wide-84ada7254c21d27023453a7ec8c94ab38669a30e-s900-c85-600x336

Babak yang tak dikenal

Hari ini, peristiwa 1965-66 sebagian besar merupakan babak yang tak dikenali dalam sejarah negara. Selama puluhan tahun sistem persekolahan menjalankan proyek ‘cuci-otak’ dengan film propaganda anti-komunis yang kurang ajar. Sebuah jajak pendapat di The Jakarta Post pada 2009 menunjukkan bahwa lebih dari setengah mahasiswa “tidak pernah mendengar tentang pembantaian massal 1960.” Undang-undang era Suharto yang melarang komunisme, Marxisme dan penyebarannya belum juga dicabut.

Sebuah pergerakan revolusioner kemudian menggulingkan Suharto ketika ‘krismon’ 1998. Ironisnya, krisis terjadi karena IMF–yang dia undang kembali masuk Indonesia –memberlakukan kebijakan penghematan. Bagaimanapun, kepimpinan tentara dengan banyak kepentingan ekonominya tetap menjadi kekuatan besar dalam perpolitikan Indonesia hingga saat ini. Begitu juga, milisi sayap-kanan yang kebanyakan mengemban pembantaian massal dalam 1965-66 di bawah komando militer, yang belum pernah mendapat investigasi ataupun hukuman dan tetap menikmati ikatan kuat dengan kekuasaan politik lama.

Sukarno adalah seorang pemimpin borjuis nasionalis radikal yang terinspirasi dari Nasser di Mesir dan Nehru dia India, yang berzigzag pada pentas dunia di antara blok Barat dan Timur, kapitalisme yang dipimpin AS dan rezim satu-partai ala Stalinis. Pada akhir-akhir hayatnya, Sukarno telah dirayu habis-habisan oleh Beijing, yang juga menjadi pendukung internasional utama kepemimpinan PKI. Pada waktu itu juga merupakan saat-saat meruncingnya persaingan antara rezim-rezim Stalinis Cina dengan Rusia, perebutan kekuasaan yang didasari atas kepentingan nasional secara gamblang namun ditutupi dengan kedok ‘komunisme yang benar’ melawan ‘revisionisme’.

Pada awal 1960an, sebagaimana ‘Perang Dingin’ semakin gencar terutamanya di Asia, Sukarno memeluk posisi radikal anti-barat. Tanpa sungkan, hal ini tidak menjadi penghalang baginya untuk meneken kontrak dengan perusahaan minyak Barat pada 1963, mengacuhkan tuntutan dari PKI dan para nasionalis untuk nasionalisasi. Dalam konflik rencana Inggris dan AS untuk menjadikan Malaysia yang baru merdeka sebagai pintu masuk kepentingan Barat, yang mana Sukarno tegaskan sebagai “neo-kolonial”, dia membawa Indonesia keluar dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dia juga mengusir IMF dan Bank Dunia dengan agenda-agenda pro-AS mereka dari Indonesia.

Hal ini memicu kemarahan Washington dan London. Meskipun demikian, di lapisan bawah masyarakat Indonesia kondisinya tengah memburuk, dengan inflasi gila-gilaan, meningkatnya pengangguran dan jalan buntu atas reformasi agraria. Pidato Sukarno memang selalu penuh dengan retorika radikal namun dia tidak pernah mengadvokasi jalan keluar dari kapitalisme. Malahan, dia meluncurkan konsep NASAKOM – sebuah gabungan dari nasionalisme, Islam dan komunisme. Hal ini tidak lebih dari sekedar untuk menimang-nimang berbagai kekuatan sosial pada tatanan masyarakat.

Kemarau dahsyat pada 1963 menghadirkan kelaparan massal di Jawa Tengah. Ketika kaum tani, yang awalnya didukung oleh PKI, mulai mengambil alih tanah untuk bertani, tentara justru meluncurkan beragam penindasan. Sukarno memanggil kepimpinan PKI untuk menghentikan agitasinya atas masalah ini dengan jaminan tawaran konsesi, yang mana malah mereka turuti.

Dalam sejarah singkat nan mengagumkannya, Kebangkitan dan Kejatuhan PKI, Craig Bowen dari CWI Australia menerangkan, “Indonesia tengah mengalami masalah hutang serius kepada bank-bank dunia dan defisit neraca anggaran belanja berlipat-ganda setiap tahunnya. Harga rupiah anjlok menjadi seperseratus dari nilai legalnya sebagai dampak dari inflasi kronis – selama enam tahun sebelum 1965 biaya hidup meningkat hingga 2.000 persen. Pada waktu yang sama juga dilaporkan bahwa Anggaran Belanja Negara sampai sebanyak 75 persen dialokasikan untuk angkatan bersenjata.”

Teori ‘bertahap’

Bertambahnya ketidakpuasan di tengah-tengah massa tercermindalam perkembangan PKI yang pesat, dari yang hanya beranggotakan 7.000 pada 1952 menggelembung hingga 3 juta pada 1964. PKI pada waktu ini merupakan partai komunis ketiga terbesar di dunia setelah partai komunis di Cina dan di Rusia. Pada Agustus 1965, hanya seminggu sebelum tindakan militer terjadi, 26 juta orang terorganisir dalam serikat-serikat, organisasi pemuda dan wanita yang dipimpin PKI–satu per enam dari populasi! Kepimpinan PKI Dipa Nusantara Aidit, yang tertangkap dan ditembak oleh tentara pada November 1965, bahkan menyombongkan bahwa PKI akan memenangkan 30 persen dari suara rakyat pemilih apabila pemilu diadakan, sesuatu yang sepenuhnya masuk akal.

Namun ketika itu tiada pemilu–yang ditangguhkan dengan sepengetahuan pimpinan PKI, ketika Sukarno memperkenalkan “demokrasi terpimpin”, padahal kenyataannya adalah darurat militer, pada 1959. Dalam pemilu parlementer terakhir untuk mengisi posisi-posisi di bawah Sukarno, pada 1955, PKI mencuat sebagai partai terbesar keempat dengan jumlah suara 16.4 persen.

Para pimpinan PKI sayangnya terperangkap dalam pola pikir Stalinis mengenai teori ‘bertahap’, percaya bahwa tidak mungkin ada revolusi sosialis dalam waktu dekat dalam sebuah negara berkembang seperti Indonesia, yang baru saja terbebas dari kolonialisme Belanda, dan menyimpulkan bahwa tugas-tugas gerakan pekerja adalah untuk mendukung sayap yang paling radikal dari kelas kapitalis nasional dalam sebuah ‘aliansi anti-imperialis’. Tujuannya, menurut skema ini, adalah untuk mengkonsolidasi kapitalisme nasional dan ‘demokrasi’ sembari menunda gagasan sosialisme tanpa batas waktu. Kepimpinan PKI Aidit menegaskan, “perjuangan kelas merupakan bawahan dari perjuangan nasional.”

Gagasan ini, sebuah ayat kepercayaan bagi partai-partai komunis Stalinis, berarti menjadikan kepemimpinan PKI bertindak sebagai rem raksasa atas perjuangan dari massa. Mereka menekankan perkara-perkara nasionalis seperti konfrontasi militer dan politis melawan pembentukan negara Malaysia, yang disponsori AS-Inggris (yang berbagi batasan darat dengan Indonesia di pulau Kalimantan), namun dengan mengorbankan perseteruan perjuangan kelas sebagaimana yang dibawa pada Revolusi Rusia 1917 dengan slogan tersohornya, “perdamaian, tanah dan pangan!”

Dengan keadaan aliansi PKI dengan Sukarno, PKI menjadi embel-embel de facto dari pemerintahan Sukarno, merampok segala tindakan atau program yang mandiri dan hanya mengangkat kampanye-kampanye yang didukung oleh presiden.

Sejarawan David Mozingo berkata, “Organisasi besar buruh, pemuda, dan wanita dari partai ini bisa menghasilkan unjuk rasa yang kuat untuk ditangani oleh Sukarno; unjuk rasa seperti itu, bagaimanapun bisa berbuat banyak untuk meyakinkan jajaran dan barisannya di kota dan kabupaten bahwa PKI tengah bergerak mendekati tampuk kekuasaan.”

Perbedaan politis di antara PKI, yang berpura-pura berdiri di atas pondasi ‘Marxisme’, dan Sukarno, menjadi buram di depan massa dan bahkan juga di dalam kepemimpinan PKI sendiri.

Sebagaimana Rex Mortimer sejarawan Australia mencatat, “Sejak 1963 pemujaan pada PKI semakin hampir menjadi berhala. Terlepas dari kebengisan presiden yang tersohor, dan pengabaiannya pada masalah ekonomi, ia menyatakan bahwa solusi kepada kesulitan ekonomi ini bisa dimandatkan dengan aman dalam genggamannya. Tak lama kemudian Aidit menganugerahi penghargaan pamungkas dengan menyebut bahwa sang Presiden adalah guru pertamanya dalam Marxisme-Leninisme.”

And-Mao

Pengulangan Cina 1920an

Kebingungan politis dari para pemimpin PKI, kegagalan mereka dalam menempuh posisi independen dan sosialis secara jelas, nampak hampir seperti pengulangan kesalahan para Stalinis di Cina pada 1920an. Leon Trotsky, yang mana teori revolusi permanennya merupakan penawar paling mujarab dari teori ‘bertahap’ Stalinis. Ia menjelaskan bahwa seorang Marxis bisa dan mau, bergantung pada kondisi konkret, bergabung ke dalam aliansi sementara berwatak kepentingan praktis secara murni dengan non-sosialis dan bahkan partai-partai borjuis, misalnya dalam rangka menolak campur tangan militer imperialis atau mempertahankan hak-hak demokratis, namun pada waktu yang sama juga mempertahankan kemandirian politiknya dan kebebasan bertindak.

Inilah mengapa Trotsky menentang bergabungnya Partai Komunis Cina (PKC) ke dalam Kuomintang pada tahun 1924, disisipkannya kebijakan pada PKC yang masih muda dan tak berpengalaman oleh Stalin. Ini menempatkan PKC pada ketundukan total di bawah Kuomintang yang borjuis – sebuah partai dan kelas sosial yang impoten dalam memimpin revolusi demokratis borjuis menuju kemenangan.

Betapa ironis nantinya, 40 tahun kemudian, rezim Mao Zedong di Cina secara antusias mengarahkan agar PKI tunduk pada Sukarno. Sebagaimana pada 1920an, hasilnya merupakan kontra revolusi berdarah dan pembasmian banyak lapisan komunis maju dari kelas pekerja. Gagal memahami sejarahnya sendiri, rezim Cina mengelu-elukan adaptasi politis PKI di bawah Sukarno. Pada 1963, Aidit dijadikan anggota kehormatan dari Akademi Sains Cina dan pilihan karyanya diterbitkan oleh Beijing. Front gabungan di antara PKI dan Sukarno dikumandangkan sebagai “signifikansi-besar internasional bagi pergerakan komunis internasional”.

Tujuan dari sanjungan ini adalah untuk menghadiahi PKI agar menjauh dari Moskow dan masuk dalam orbit Beijing. Dan yang lebih penting untuk mengamankan jasa PKI sebagai loket tawar-menawar bagi Beijing untuk memenangkan pengaruh pada Sukarno dan borjuasi Indonesia. Hal ini mereplikasi langkah Stalin empat dekade sebelumnya yang mempergunakan PKC dalam taruhan untuk mengamankan aliansinya dengan Kuomintang-nya Chiang Kai-shek. Bahkan setelah tindakan militer bermula pada akhir 1965, jauh dari menyerukan untuk “perang rakyat” atau perjuangan bersenjata menghadapi sayap-kanan, saran rezim Cina kepada PKI ialah “jangan panik, jangan terprovokasi”, sebuah posisi dikte dengan harapan dan angan untuk tidak melemahkan posisi Sukarno lebih jauh demi menyelamatkan ‘aliansi’-nya.

Bahkan ketika Kedutaan Cina di Jakarta hangus dibakar, pejabat Cina juga bungkam. Keputusan oleh sisa-sisa PKI untuk beralih ke perjuangan gerilya, yang pada realitanya merupakan sebuah gema yang samar-samar dari pergerakan massa sebelumnya, datang kemudian, pada 1967, ketika hal tersebut menjadi makin jelas di mana kebijakan-kebijakan Beijing di Indonesia telah runtuh.

Kekalahan Paling Berdarah

Percikan bagi tindakan militer datang ketika grup dari para atasan radikal tentara, para G30S (Gerakan 30 September), memalsukan sebuah kudeta yang gagal pada 30 September 1965, menangkap dan membunuhi enam jendral sayap-kanan. Tindakan abortif ini kemungkinan diluncurkan untuk memandulkan rencana kudeta oleh jendral-jendral sayap-kanan ini pada seminggu berikutnya. Komando tertinggi ketentaraan yang didukung kekuatan imperialisme melihat kesempatan ini untuk mencap kudeta gagal ini sebagai karya dari PKI dan meluncurkan pelampiasan secara masif.

Anggota-anggota PKI sama sekali tidak sadar akan kudeta semu G30S ini; walaupun sangat mungkin sebagian dari pemimpinnya mengetahui hal ini sebelumnya. Bagaimanapun, apa yang terjadi berikutnya dapat dirangkum dalam satu kata: kelumpuhan. Sekali para tentara meluncurkan serangan balasannya dengan propaganda anti-komunis yang massif, hanya terdapat satu jalan tindakan untuk mencegah bencana ini, dengan memobilisasi kekuatan masa PKI ke jalan-jalan dan menyerukan mogok massal untuk menghindari yang kita kenali sekarang sebagai kontra-kudeta dan percobaan pelumatan kesempatan perlawanan massa.

Gerakan ini juga mesti menuntut pemilu segera, pembagian tanah-tanah bagi petani, pembekuan harga pasar dan peningkatan gaji hidup, nasionalisasi industri di bawah kendali para pekerjanya secara demokratis, hak demokratis di dalam tentara dan pemilihan pejabat-pejabatnya, dan pembentukan milisi pekerja bersenjata. Respon seperti ini memiliki kesempatan yang besar untuk berhasil bila dilaksanakan dengan segera pada ketika itu, sebelum kepemimpinan tentara sayap-kanan mengkonsolidasikan posisinya. Sayangnya, kegagalan melihat ujung pisau di lehernya, pemimpin PKI tidak meluncurkan seruan seperti ini dan malah menyandarkan harapan pada ‘kawan’ mereka Sukarno untuk menyelamatkan mereka dari situasi ini.

Terdapat kemiripan dengan kejadian baik di Jerman pada 1933 dan Chile pada 1973, dalam hal ketidaksiapan dan ketidakberdayaan kader-kader PKI ketika serangan gencar dilakukan. Anggota-anggota PKI, bahkan anggota terkemuka, dibiarkan tanpa rencana bertahan hidup. “Tunggu instruksi,” nampaknya menjadi  nasihat yang disebarkan secara luas, namun tak satu pun instruksi pernah diserukan!

Kekalahan PKI dan pertumpahan darah setelahnya merupakan sebuah peringatan yang mengerikan bagi kelas pekerja internasional bagaimana kesalahan politis–ilusi terhadap politikus borjuis, absennya program sosialis yang jelas, dan meremehkan kehendak brutal dari musuh kelas – dapat diartikan sebagai kesalahan  paling ceroboh. Sebagai generasi baru pejuang kelas pekerja dan kecambah-kecambah sosialis muda di Asia, pelajaran-pelajaran berharga yang ditulis dengan darah ini patut dipelajari.

Year-600x406

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: